Senin, 15 Juni 2015

Proses Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tarakan

Penetapan waris bukanlah merupakan wewenang dari RT atau RW setempat, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) disebutkan bahwa:


“…Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
b. waris..


Penjelasan lebih detail mengenai permasalahan waris apa saja yang diatur dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi:


“…Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris…”


Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama.


Dalam masalah warisan ini dapat ditempuh dua cara, yakni;

-         melalui gugatan.Dalam hal gugatan yang diajukan, berarti terdapat sengketa terhadap objek waris. Hal ini bisa disebabkan karena adanya ahli waris yang tidak mau membagi warisan sehingga terjadi konflik antara ahli waris. Proses akhir dari gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa putusan, atau


-         melalui permohonan yang diajukan para ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa. Terhadap permohonan tersebut pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.


Adapun proses untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bisa ditempuh dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Pemohon (lihat Pasal 118 HIR/142 RBG).

Bagi Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama (lihat Pasal 120 HIR, Pasal 144 R.Bg). Kemudian, Pemohon membayar biaya perkara (lihat Pasal 121 ayat [4] HIR, 145 ayat [2] RBG, Pasal 89 dan Pasal 91A UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Setelah itu Hakim akan memeriksa perkara Permohonan tersebut dan terhadap permohonan tersebut Hakim kemudian akan mengeluarkan suatu Penetapan.

Mengenai berapa lama prosesnya hal itu sulit dipastikan karena akan sangat bergantung pada situasi yang ada. Misalnya, Hakim atau Pemohon berhalangan hadir sehingga sidang harus ditunda, ataupun misalnya bukti yang diajukan pemohon tidak lengkap, sehingga harus dilengkapi lagi dan sidang kembali ditunda.


Pada prinsipnya, Pengadilan mengandung asas cepat, sederhana, biaya ringan, sebagaimana hal tersebut ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, yang menyatakan :

“…Untuk itu, Mahkamah Agung memandang perlu menegaskan kembali dan memerintahkan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkara-perkara di Pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi, yaitu:
a. perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan, dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding…” 

Oleh karena itu, seharusnya semua perkara baik permohonan atau pun gugatan yang diperiksa di tingkat peradilan pertama baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum harus diputus atau diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.

Persyaratan Fatwa Waris Pegadilan Agama / Pengadilan Negeri Tarakan

Fatwa waris Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. “Fatwa” memiliki beberapa arti sepanjang yang kami ketahui. Fatwa dalam konteks hukum dapat berupa penetapan yang diterbitkan oleh sebuah lembaga, diantaranya fatwa yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) dan Peradilan Agama (khusus beragama Islam). Ketiganya memiliki batasan-batasan tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali MUI.

Mahkamah Agung di dalam prakteknya misalnya dapat memberikan fatwa mengenai permasalahan hukum yang diminta oleh pemerintah maupun oleh warga negara. Kewenangan Mahkamah Agung ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

MUI dapat menerbitkan fatwa sebagaimana diatur dalam Khitah Pengabdian MUI yang merumuskan 5 (lima) fungsi dan peran utama MUI, sebagaimana terdapat dalam laman resmi MUI, yaitu:
1.    Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya);
2.    Sebagai pemberi fatwa (mufti);
3.    Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah);
4.    Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid;
5.    Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi munkar;

Sedangkan, Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan fatwa atau penetapan waris dari seorang pewaris yang beragama Islam. Kewenangan ini sebagaimana yang terdapat atau disebutkan pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a.    perkawinan;
b.    waris;
c.    wasiat;
d.    hibah;
e.    wakaf;
f.    zakat;
g.    infaq;
h.    shadaqah; dan
i.    ekonomi syari’ah.

Mengenai persyaratan permohonan fatwa waris di Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana misalnya yang dijelaskan dalam laman Pengadilan Agama Tarakan, sebagai berikut:

1.    Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama;
2.    Membayar panjar biaya perkara di kantor Pengadilan Agama;
3.    Fotocopy KTP para pihak (bermaterai 6000, cap pos);
4.    Fotocopy sertifikat hak milik (bermaterai 6000, cap pos);
5.    Fotocopy bukti kepemilikan lainnya (kalau ada), seperti buku tabungan, akta notaris, dll (bermaterai 6000, cap pos);
6.    Fotocopy akta/surat kematian pemilik barang yang diwarisi (bermaterai 6000, cap pos);
7.    Fotocopy akta/surat kelahiran para pewaris (bermaterai 6000, cap pos);
8.    Silsilah keluarga yang disahkan oleh Kepala Desa;
9.    Surat keterangan/pengantar dari Kepala desa (bermaterai 6000, cap pos).


Sementara, apabila pewaris beragama selain Islam maka yang mengeluarkan fatwa atau penetapan waris adalah Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Minggu, 22 Maret 2015

Brimob Tarakan

Batalyon C berkedudukan di Tarakan adalah bagian dari Satbrimobda Kaltim.
Staf Makosatbrimob Polda Kaltim berkedudukan di Balikpapan;
- Detasemen A Pelopor Satbrimob terdiri dari 4 (empat) Subden Pelopor berkedudukan di Balikpapan;
- Detasemen B Pelopor Satbrimob dari 4 (empat) Subden Pelopor berkedudukan di Samarinda;
- Detasemen C Pelopor Satbrimob terdiri 4 Subden Pelopor,  2 (dua) Subden Pelopor berkedudukan di Tarakan 1 (satu) Subden berkedudukan di Malinau, 1 (satu) Subden berkedudukan di Nunukan;
- Detasemen Gegana terdiri dari 4 Subden Gegana yaitu 2 (dua) Subden Gegana berkedudukan di Balikpapan, 1 (satu) Subden berkedudukan di Samarinda dan 1 (satu) Subden berkedudukan di Tarakan.

Brigade Mobil atau sering disingkat Brimob adalah unit (Korps) tertua di dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) karena mengawali pembentukan kepolisian Indonesia pada tahun 1945. Korps ini dikenal sebagai Korps Baret Biru. Brimob termasuk satuan elit dalam jajaran kesatuan Polri, Brimob juga tergolong ke dalam sebuah unit paramiliter ditinjau dari tanggung jawab dan lingkup tugas kepolisian.

Detasemen C Pelopor

ARTI LAMBANG TUNGGUL DETASEMEN C PELOPOR

Pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan Kapolda Kaltim nomor : KEP/69/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang arti lambang kesatuan tunggul Detasemen – Detasemen Satbrimob Polda kaltim, maka ditetapkan nama tunggul Detasemen Satbrimob Polda Kaltim adalah sebagai berikut :

“JAYA NUSA BHAKTI “

Adapun bentuk, Ukuran , nama dan arti tunggul Detasemen C Pelopor Satbrimob Polda Kaltim adalah sebagai berikut :

Tunggul Detasemen C Pelopor Satbrimob Polda Kaltim adalah “JAYA NUSA BHAKTI”

Bentuk : sisi kiri Tunggul berisi lambang Dhuaja Satbrimob Polda Kaltim

Warna : Perisai berwarna kuning dengan garis tepi berwarna merah

Gambar : Burung Pecuk melambangkan kekuatan, ketahanan, kecepatan dan persatuan yang kokoh, warna hitam melambangkan keabadian dan keluhuran.

Bulu ekor : berjumlah 8 yang melambangkan 8 penjuru angin

Bulu Sayap : berjumlah 14 dan 11 yang melambangkan tanggal dan bulan terbentuknya KorpS Brimob

“ JAYA NUSA BHAKTI “ mempunyai arti bahwa sebagai insan bhayangkara sejati, setiap anggota Brimob Detasemen C senantiasa menjunjung tinggi kehormatan kesatuan dalam mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara tanpa pamrih, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam melaksanakan setiap tugas yang diemban sebagai Pelindung Pengayom dan Pelayan bagi masyarakat serta senantiasa siap sedia untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri demi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Berdasarkan surat perintah kepala kepolisian daerah Kalimantan timur pada saat itu, 31 personil Satbrimob Polda Kaltim tiba di tarakan tanggal 05 Januari 1995 dipimpin oleh Lettu Pol. Nirboyo, yg mengemban tugas sebagai Satuan Tugas (SATGAS) BKO Tarakan guna membantu tugas-tugas satuan wilayah Polres Tarakan dan di tempatkan dikantor yg saat ini berdiri menjadi kantor Detasemen C Pelopor Satbrimob Polda Kaltim, kemudian pada tanggal 25 Januari 1995 kantor satuan tugas BKO Tarakan tersebut di resmikan oleh Kapolda Kaltim  Brigjen Pol.Benyamin L S Mamuaya, lengkap dengan rumah dinas yg berjumlah 22 unit, 1 barak bujang dan 1 penjagaan.

Pada tahun 1997 Dansatgas BKO Tarakan Lettu pol Nirboyo mutasi ke Polda Kalteng, di gantikan oleh Lettu pol Amostian, pada saat itu personil satgas berjumlah 31 personil yang sebagian melaksanakan tugas pengamanan perbatasan bersama anggota TNI dan polisi kehutanan pemerintah kota Tarakan serta membantu tugas satuan wilayah Polres Tarakan

Pada tahun 1998 Lettu Pol Amostian diganti oleh Kapten Pol Restu sebagai Dan satgas BKO Tarakan, kemudian lettu pol Amostian menjadi komandan kompi 4 Satbrimob Polda Kaltim serta adanya penamban personil dari sat brimob polda kaltim sebanyak 24 orang, jadi jumlah keseluruhan personil kompi 4 Satbrimob Polda Kaltimpada saat itu menjadi 54 personil, pengangkatan Lettu pol Amostian sebagai komandan kompi 4 satbrimob polda kaltim merupakan cikal bakal berdirinya kompi sat brimob polda kaltim di tarakan, kegiatan kompi 4 sat brimob polda kaltim pada waktu itu selain membantu tugas satuan wilayah juga masih di perbantukan dalam pelaksanaan pengamanan perbatasan bersama anggota TNI dan polisi kehutanan pemerintah kota tarakan, dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan personil kompi 4 Satbrimob Polda Kaltimdi bagi perregu dalam waktu satu bulan yang masing-masing regu terdiri dari 10 personil, yang dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut banyak menendapatkan keberhasilan dalam mengungkap pelaku tindak pidana illegal loging.


Pada tahun 1999 Satuan Tugas (SATGAS)BKO Tarakan akhirnya menjadi Kompi 4 Satbrimob Polda Kaltim dan tidak memiliki dansatgas lagi, yg dipimpin oleh Lettu Pol. Djoko Purnomo sabagai Komandan Kompi menggantikan Lettu Pol. Amostian yg akan mengikuti pendidikan PTIK, yang pada saat itu juga mendapatkan penambahan personil sebanyak 30 orang dari satbrimob polda kaltim jadi jumlah keseluruhan personil pada saat itu sebanyak 84orang, atas pertimbangan pimpinan dan guna mempermudah pergerakan mobilisasi Satuan Brimob Polda Kaltim, kemudian Kapten pol Restu di mutasikan kesat sebagai kasiops sat brimob polda kaltim, selama menjabat sebagai komandan kompi 4 Satbrimob Polda Kaltimlettu pol Djoko purnomo dalam melaksanakan tugas selaian pengamanan perbatasan bersama anggota TNI dan polisi kehutanan juga banyak melaksanakan latihan kemampuan brimob secara rutin guna kesiapan personil mejalankan tugas yang akan di hadapi,yang pada akhirnya di tahun 1999 dimasa jabatannya pernah memberangkatkan 30 personil kompi 4 Satbrimob Polda Kaltimmelaksanakan tugas bko polda Maluku Selama enam bulan, dalam melaksanakan tugas bko tersebut personil kompi 4 Satbrimob Polda Kaltimdapat melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil.

Pada tahun 2001 Kompi 4 satbrimob polda kaltim berganti nama Satuan menjadi Batalyon CSatbrimob Polda Kaltim, di jabat oleh AKP Drs.Eko Iswantono, MM dikarnakan adanya likwidasi dari korps brimob polri pada saat itu serta pertimbangan pimpinan,kemudian Iptu Djoko Purnomo menjabat sebagai pasi Ops Batalyon C Satbrimob Polda Kaltim selama menjabat sebagai komandan batalyon akp Drs Eko iswantono banyak berperan dalam proses pembangunuan asrama dimako batalyon C atas dukungan dari pemerintah daerah kota  tarakan,nunukan,bulungan,berau dan malinau. yang di antaranya membangun 28 unit asrama, 2 unit rumah jabatan dan 1 unit barak bujang, dan kegiatan pengamanan perbatasan bersama TNI, dan polisi kehutanan pada waktu sudah ditiadakan.
Pada tahun 2002 Batalyon C Satbrimob Polda Kaltim berganti nama Satuan, kembali menjadi Kompi4 Satbrimob Polda Kaltim atas pertimbangan pimpinan serta adanya falidasi dari korps brimob polri, yang dipimpin oleh kapten Djoko purnomo sebagai komandan kompi4Satbrimob Polda Kaltim, kemudiansetelah Kompol Drs. Eko Iswantono, MM melaksankan UKP dari Akp menjadi Kompol di mutasikan ke Polda Metro Jaya.

Pada tahun 2003 Kapten Djoko purnomo di gantikan oleh Kapten Paulus warsino sebagai komandan kompi 4,Satbrimob Polda Kaltimdikarnakan pejabat yg di ganti akan mengikuti pendidikan PTIK di Jakarta, kemudian pada tahun yang sama kompi 4 di lebur menjadi 2 kompi berdasarkan petunujuk dan perintah pimpinan menjadi kompi 7 dan 8, di pimpin oleh Iptu Yudi Wiratama sebagai Komandan Kompi 7 dan Iptu Bangun Widi Septo sebagai Komandan Kompi 8 satbrimob polda kaltim, dan Akp Paulus warsino menjabat sebagai perwira kordinator (pakor),pada masa jabatan sebagai pakor Akp Paulus warsino melanjutkan pembangunan yg sudah di rintis oleh kompol Drs Eko Iswantono, MMsampai selesai serta penambahan pembangunan masjid sebagai fasilitas ibadah bagi anggota personil jajaran kompi 7 dan 8, sedangkan untuk pelaksanaan tugas kepolisian jajaran kompi tarakan pada waktu itu juga penah melaksanakan tugas bko polda aceh sebanyak 57 personil yang di bawa langsung oleh iptu yudi wiratama dalam melaksanakan tugas bko polda aceh ada 2 personil yang gugur an. Bhara Yoyok dan bharada Nur Muhammad yang pada saat itu mengalami kontak dengan GAM di medan oprasi kemudian ke dua anggota yang gugur tersebut di pulangkan ke kampung halamanya sesuai permintaan orang tua dan di makamkan disana.

Pada tahun yang sama Komandan Kompi 7 Iptu Yudi Wiratama digantikan oleh Iptu Indra Budiawan dan Komandan Kompi 8 Iptu Pol Bangun Widi Septo digantikan oleh Iptu Eko Yudi Karyanto, dikarenakan kedua pejabat yg di ganti akan mengikuti pendidikan PTIK di Jakarta, yang pada saat itu perwira kordinator masih di jabat oleh Akp Paulus warsino,pada masa itu Akp Paulus warsino pernah berangkat melaksanakan tugasbko polda maluku selama 6 bulan bersama anggota dalam pelaksanaan tugas bko ke polda Maluku sebanyak 30 personildapat melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil.


Pada tahun 2007 Perwira Kordinator (Pakor) AKPPaulus Warsino di gantikan oleh Kompol Asep Saifudin, SIK sedangkan AKP Paulus Warsino di mutasikan ke sat brimob polda kaltim, pada tahun yang samaKomandan Kompi 7Iptu Indra Budiawan digantikan oleh Ipda aditia sembiring sebagai plh dan Komandan Kompi 8 Iptu Eko Karyanto digantikan oleh Ipda rio yohanessebagai plh, di karenakan kedua pejabat yg di ganti akan mengikuti pendidikan PTIK di Jakarta.

Pada tahun 2008Komandan Kompi 8ipda rio yohanes di gantikan olehIpda Arthur Sameaputty dan komandan kompi 7tetap di jabat oleh Ipda aditia Sembiring, kemudian ipda rio yohanes di mutasikan ke Satbrimob polda kaltimmenjabat pamin,Pada tahun yg sama Ipda Aditya Sembiringdi tarik kesat karna akan mengikuti kegiatan pelatihan CRT danKomandan Kompi 7di jabat oleh ipda subakri, pada tahun yang sama Ipda Arthur Sameaputtydi gantikan oleh AKP Dearystone Supit, SIK sebagai komandan kompi 8, yg pada saat itu pula mengikuti kegiatan pelatihan CRT.

Pada tahun 2008 Perwira Kordinator Kompol Asep Saifudin, SIK di gantikan oleh Kompol Noor Hudaya, SIK yang pada saat itu  Kompol Asep Saifudin, SIK di mutasikan menjadi Perwira Kordinator (Pakor) Kompi 5 dan 6 yang berada di Samarinda,

Pada tahun 2009 merupakan tahun cikal bakal berdirinya kompi 9 dan 10sat brimob polda kaltim, yg dimana kompi 9 berkedudukan dinunukan dan kompi 10 berada di malinau, sedangkankompi 7 dan 8 tetap berada di tarakan, bersamaan dengan itu Kompol Noor Hudaya,  SIK sebagai pakor pada saat itu di mutasikan ke Satbrimob Polda Kaltim menjabat Wakasat brimob polda kaltim dan AKP Dearystone Supit M H R, SIK juga dimutasikan menjabat Kadenma sat brimob polda kaltim. Kemudian Kompi 7 dan 8 yg berada di Tarakan di jabat oleh AKP. Wawan Setyawan SIK sebagai komandan kompi 7 dan AKP Dieno Hendro Widodo, SIK sebagai komandan kompi 8 serta Ipda Yudha Hermawan, SH sebagai Wakil Komandan Kompi 8, Kompi 9 berada di Kabupaten Nunukan di jabat oleh AKPS. Irianto dan Kompi 10 berada di Kabupaten Malinaudi jabat oleh Ipda Poltak Y P Simbolon.

Pada tahun 2010 Komandan Kompi 7 AKP Wawan Setiawan, SIKdi mutasikan ke satbrimob Polda Kaltimdi gantikan oleh AKP S. Irianto sebagai komandan kompi 7, kemudian AKP S. Irianto di gantikan oleh Ipda yudha hermawan sebagai komandan kompi 9 kemudian Komandan Kompi 8 AKP Dieno Hendro Widodo, SIKdi mutasikan ke Satbrimob Polda Kaltim,di gantikan oleh ipda poltak simbolon, kemudian Ipda Poltak Y P Simbolon di gantikan oleh Ipda Wiwit Sudaryanto sebagai komandan kompi 10, yang pada masa jabatan akp irianto sebagai koamndan kompi 7 dan ipda poltak sebagai komandan kompi 8, pada bulan September 2010 terjadi kerusahan di kota tarakan antar warga masyarakat suku tidung dan warga masyarakat suku Sulawesi yang dipicu adanya tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh salah satu warga suku Sulawesi terhadap salah satu warga suku tidungdimana penyebab terjadinya pembunuhan  warga masyarakat suku tidung tidak dapat menerima atas kejadian tersebut akhirnya terjadi konflik dan berlanjut menjadi kerusuhan massa yang banyak menimbulkan korban jiwa di antar kedua belah pihak,pertikaian antara warga masyarakat suku tidung dan warga masyarakat suku Sulawesi sebenarnya sudah sering terjadi dan penyebabnya pun beragam dari masalah yang kecil sampai dengan masalah yang besar yang pada saat itu tidak mendapatkan perhatian maupun tindakan kepolisian sesuai ketentuan prosedur hukum yang berlaku yang pada akhirnya memuncak di bulan September namun dengan kemampuan dan di dukung oleh personil polres tarakan serta bko korps brimob polri pada waktu itu personil satbrimob polda kaltim khususnya kompi 7 dan 8 yang berada di tarakan dapat melaksanakan tugas pengamanan wilayah dan menstabilkan kembali situasi yang sempat bergejolak di wilayah kota tarakan pada saat itu.

pada tahun 2010 Komandan Kompi 7 AKP S. Irianto di gantikan oleh AKP Esti Setyo Nugroho, SIK dan AKP S. Irianto di mutasikan ke Propam Polda Kalimantan Timur

Pada tanggal 29 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kalimantan Timur  terbentuklah Detasemen C pelopor yg akan membawahi 4 Kompi yg berada di wilyah Utara Kalimantan Timur, serta perubahan nama Kompi menjadi Subden, yg tadinya terdiri dari kompi 7,8,9dan 10 di rubah menjadi Subden 1,2,3, dan 4. Yang di pimpin oleh seorang Kepala Detasemen yang pada saat itu di jabat oleh Kompol Irfan S P Marpaung, SIK, kasubden 1 di jabat oleh AKP Esti Setyo Nugroho, SIK,Kasubden 2 di jabat oleh Iptu Poltak Y P Simbolon, kasubden 3 di jabat oleh ipda juli mantoro, dan kasubden 4 di jabat oleh ipda wiwit,selama menjabat sebagai kepala detasemen selain memberikan pelatihan kemampuan Brimob juga memberikan pelatihan beladiri pencaksilat merpati putih danada beberapa fasilitas yang di bangun dimako detasemen C  pelopor di antaranya perbaikan pos penjagaan detasemen, pembuatan parit, pembuatan pagar batas lokasi mako detasemen, taman bermain anak, penghijauan di lingkungan mako detasemen dan pembangunan gudang logistik, namun pada saat itu pembangunan logistik belum rampung seluruhnya, dalam pelaksanaan tugas kepolisian anggota detasemen C pelopor pernah melaksanakan bko polda papua sebanyak 24 personil di bawa langsung oleh kasuben 1 Akp Esti setyo nugroho sik personil selama 3 bulan dan dinyatakan berhasil oleh pimpinan dalam hal ini kapolda Kalimantan timur

Pada tanggal 30 Maret 2012 AKP Esti Setyo Nugroho, SIKsebagai Kasubden 1 dan Iptu Poltak Y P Simbolon sebagai Kasubden 2 digantikan oleh Ipda Juli Mantoro sebagai wakasubden 1 dan Ipda Ahmad Supriyadi, SH sebagai wakasubden 2, ke dua pejabat lama di mutasikan ke Detasemen B Pelopor AKP Esti Setyo Nugroho, SIK menjabat Wakaden B dan Iptu Poltak Y P Simbolon menjabat Kasubden 1 Detasemen B menggantikan AKP Sandi Sultan, SIK yang juga di mutasikan sebagai plh.Wakaden C Pelopor Satbrimob Polda Kaltim sampai sekarang, pada bulan Juni 2012 Kepala Detasemen C Pelopor Kompol Irfan S P Marpaung, SIK mutasi ke Polda Jawa Tengah kemudian pada tanggal 17 juli 2012 di gantikan oleh Kompol Agus Suharsoyo, SIK sampai dengan sekarang yang membawahi 4 Subden yaitu :
Subden 1 Den C Pelopor berkedudukan di Tarakan yang dipimpin Wakasubden Ipda Julimantoro
Subden 2 Den C Pelopor berkedudukan di Tarakan yang dipimpin Wakasubden Ipda Ahmad Supriyadi, SH
Subden 3 Den C Pelopor berkedudukan di Nunukan yang dipimpin Wakasubden Ipda Wiwit Sudaryanto
Subden 4 Den A Pelopor berkedudukan di Malinau yang dipimpin Wakasubden Ipda Haries Prabowo Kurniawan

PEJABAT YANG PERNAH MEMIMPIN
KAPTEN NIRBOYO 1995-1997 DANSATGAS
LETTU AMOSTIAN 1997-1998 DANKI
KAPTEN DRS. RESTU MB. 1998-1999 DANKI
AKP DJOKO PURNOMO 1999-2000 DANKI
IPTU BANGUN WIDI SEPTO 2000-2001 PJS DANKI
KOMPOL DRS.EKO ISWANTONO, MM 2001-2003 DANYON
AKP PAULUS WARSINO 2003-2006 PAKOR
KOMPOL ASEP SAEPUDIN, SIK 2006-2007 PAKOR
KOMPOL NOOR HUDAYA, SIK 2007-2008 PAKOR
AKP DIENO HENDRO WIDODO,SIK 2008-2009 DANKI 8
AKP WAWAN SETIAWAN, SIK 2008-2009 DANKI 7
AKP S. IRIANTO 2009-2010 DANKI 8
IPTU ARTHUR SAMEAPUTTY 2009-2010 DANKI 7
IPDA SUBAKRI 2009-2010 WADANKI 7
IPTU POLTAK Y. SIMBOLON 2010-2011 WADANKI 7
AKP ESTY SETYO NUGROHO, SIK 2010-2011 DANKI 7

KPPBC TMP C Tarakan - Kota Tarakan - Kalimantan Utara

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tarakan beralamat di Jl. Yos Sudarso No.1, Lingkas Ujung Tarakan 71126, Telp : 0551-21523 / 21792 / 34477, Fax : 0551-21792. Layanan Pengaduan : 0551 - 32572 ext 107 (Telp); 0551 - 21792 (Fax); pengaduan.bctarakan@gmail.com (E-mail).

KPPBC Tipe Madya Pabean C Tarakan adalah salah satu dari 8 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah douane. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah customs.

Jumat, 27 Juni 2014

SMA Negeri 1 Tarakan - Kota Tarakan - Kalimantan Utara

SMA Negeri (SMAN) 1 Tarakan, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 1 Tarakan ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII. Didirikan pada tahun 1965. Pada tahun 2007, sekolah ini menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebelumnya dengan KBK. SMA Negeri 1 Tarakan beralamatkan di Jalan Ki Hajar Dewantara, No. 18 Tarakan, KalimantanUtara, Indonesia, phone:(0551) 21217, fax:(0551) 34082.
Sekolah menengah atas (disingkat SMA; bahasa Inggris: Senior High School), adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Pada tahun kedua (yakni kelas 11), siswa SMA dapat memilih salah satu dari 3 jurusan yang ada, yaitu Sains, Sosial, dan Bahasa. Pada akhir tahun ketiga (yakni kelas 12), siswa diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (dahulu Ebtanas) yang memengaruhi kelulusan siswa. Lulusan SMA dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja. Pelajar SMA umumnya berusia 16-18 tahun. SMA tidak termasuk program wajib belajar pemerintah - yakni SD (atau sederajat) 6 tahun dan SMP (atau sederajat) 3 tahun. SMA diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan SMA negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, SMA negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.

SMP Negeri 1 Tarakan - Kota Tarakan - Kalimantan Utara

SMP Negeri 1 Tarakan merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Kota Tarakan, Kalimantan Timur, Indonesia. Sekolah ini terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah. Sekolah ini merupakan salah satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Kota Tarakan dan juga merupakan Sekolah Adiwiyata. Sistem pembelajaran di sekolah ini yaitu moving class dengan jumlah total 36 ruang kelas. Saat ini SMP Negeri 1 Tarakan meiliki 24 Polisi Lingkungan, yang berfungsi untuk mengawasi siswa dan guru yang membuang sampah di sembarang tempat.
Sekolah menengah pertama (disingkat SMP, Bahasa Inggris: junior high school) adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Pada tahun ajaran 1994/1995 hingga 2003/2004, sekolah ini pernah disebut sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Murid kelas 9 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (dahulu Ebtanas) yang memengaruhi kelulusan siswa. Lulusan sekolah menengah pertama dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (atau sederajat). Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. Sekolah menengah pertama diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah menengah pertama negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah menengah pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.